Menghindari Kenaikan BBM

Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah menyiapkan dokumen  baru yang disebut sebagai one single document. Dokumen tersebut berisi dua hal yaitu penghematan energi dan peningkatan penerimaan negara baik pajak dan non pajak. “Apabila BBM tidak mengalami kenaikan, maka kita harus melakukan penghematan. Kita juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran lainnya” ujar Hatta dalam keterangan persnya di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 4 april 2012. Terkait penghematan energi, dalam waktu dekat akan dikeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) baru yang akan menjadi kebijakan pemerintah.

Penghematan tersebut meliputi penggunaan BBM, listrik, dan air serta seluruh hal yang berkaitan dengan energi. Sedangkan penghematan menggunakan anggaran pada kementrian/lembaga harus dilakukan dengan menunda semua belanja yang tidak diperlukan. “Kita confident bahwa pembangunan bisa di capai, inflasi bisa kita jaga dan efektif sehingga APBN-P (APBN Perubahan) sehat” kata Hatta. Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) kemarin menggelar rapat terbatas membahas UU APBN-P 2012. Rapat dihadiri antara lain oleh Hatta Rajasa, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Mentri Keuangan Agus Martowardojo, Mentri ESDM Jero Wacik, dan Mentri Perindustrian MS Hidayat.

Presiden menegaskan dengan disahkanya UU APBN-P 2012, pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan bahwa APBN-P menjadi sarana mengelola perekonomian setahun kedepan.

Kepala Negara mengatakan, menaikan harga BBM merupakan opsi terakhir jika tidak ada pilihan yang lain.

            Presiden menjelaskan bulan ini pemerintahan akan mulai bekerja secara marathon untuk mulai merumuskan kebijakan baru yang disebut sebagai “Gerakan Penghematan Nasional”. Presiden menghimbau seluruh masyarakat, dunia usaha, seluruh kementrian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah melakukan penghematan energy.

            Untuk menghindari terjadinya kenaikan BBM dan menjaga prekonomian nasional tetap sehat, presiden sedang merumuskan 5 kebijakan, ke-5 kebijakan itu adalah pengamanan APBN-P2012 bila tidak ada kenaikan BBM, meningkatkan sumber sumber pemasukan Negara baik pertambangan dan pajak. Selain itu, dirancang pula gerakan penghematan energy secara nasional, menerapkan penggunaan gas domestic, dan meningkatkan investasi

Sementara,Bank Dunia menilai belanja subsidi BBM salah sasaran karena sebagian besar dinikmati kalangan mampu. Menurut perhitungan Bank Dunia, seorang pemilik mobil di Indonesia bisa menikmati subsidi hingga Rp 1,115 juta per bulan.

Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan subsidi yang diterima pemilik sepeda motor. Per bulan, seorang pemilik sepeda motor hanya mendapatkan subsidi Rp 111.000 . Bila dihitung pertahun, sebuah mobil bisa memakan subsidi sebesar Rp 13.382.000 sementara motor hanya Rp 1.338.240.

“Seorang pemilik mobil menghabiskan 50 liter BBM bersubsidi perminggunya dan menerima subsidi Rp 1,115 juta per bulan. Ini 10 kali lebih besar dari pemilik sepeda motor yang tiap minggu hanya menghabiskan 5 liter,” tutur Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Shubham Chaudhuri saat memaparkan kajian Indonesia Economic Quarterly, di Jakarta, Kemarin. Shubham menambahkan, masyarakat msikin atau mereka yang tidak memiliki kendaraan bermotor justru memperoleh manfaat subsidi yang sangat kecil. Padahal, mereka lah yang menjadi target utama dari belanja subsidi ini.

Bank Dunia juga mengkritisi batalnya kenaikan harga BBM. Lembaga ini meyakini jika ada pengalihan belanja subsidi keinfrastruktur ataupun pendidikan maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7% atau lebih tinggi pada tahun ini. Namun, karena kenaikan BBM di tunda maka Bank Dunia mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 6,2 % menjadi 6,1 %. Selain penundaan kenaikan BBM, koreksi pertumbuhan didorong melambatnya petumbuhan di negara mitra. Bank Dunia meyakini, ekspor Indonesia masih akan tumbuh di tahun ini. Namun, melambatnya pertumbuhan di sejumlah negara mitra bakal berdampak besar terhadap volume ekspor.

Senada dengan Shubham,pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia ( UI ) hasil Nazara juga mengkritisi subsidi yang tidak tepat sasaran. “ Subsidi itu dimaksudkan untuk menolong orang. Jadi, kelompok mana yang ingin kita tolong, mereka yang punya mobil atau yang miskin? Alangkah lebih baik BBM dikurangi dan di alihkan keinfrastruktur serta perlindungan sosial,” ujarnya.