KODE PERILAKU PROFESIONAL MENURUT AICPA

I.       PERATURAN PERILAKU DAN INTERPRETASI INDEPENDENSI

Interpretasi  Peraturan 101 melarang anggota yang terlibat untuk memiliki saham atu investasi langsung lainnya dalam klien audit, karena hal itu berpotensi merusaj independensi audit aktual (indepenensi dalam fakta), dan pasti akan mempengaruhi persepsi pemakai atas independensi auditor (independensi dalam penampilan). Ada tiga perbedaan penting dalam peraturan yang berkaitan dengan independensi dan kepemilikan saham :

Anggota yang Tercakup Peraturan 101 berlaku untuk anggota yang terlibat yang dapat mempengaruhi pebugasan atestasi. Anggota yang tercakup meliputi :

1.    Orang-orang pada tim penugasan atestasi.

2.   Orang-orang yang dapat mempengaruhi penugasan atestasi, seperti orang yang mengawasi atau mengevaluasi partner penugasan.

3.   Partner atau manajer yang memberikan jasa nonatestasi kepada klien.

4.   Partner di kantor partner yang bertanggung jawab atas penugasan atestasi.

5.   Kantor akuntan dan program tunjangan karyawannya.

6.   Entitas yang dapat dikendalikan oleh setiap anggota yang terlibat tersebut di atas atau oleh dua orang atau lebih anggota yang terlibat atau entitas yang beroperasi bersama.

-     Kepentingan Keuangan Langsung vs Tidak Langsung.

Kepentingan keuangan langsung (direct financial interest) dikenal dengan kepemilikan lembar saham atau ekuitas lainnya oleh para anggota keluarga dekatnya, sedangkan kepentingan keuangan tidak langsung (indirect financial interest) muncul ketika terdapat hubungan kepemilikan yang dekat, tetapi bukan hubungan langsung, antara auditor dan kliennya.

-     Material atau Tidak Material Materialitas.

Mempengaruhi apakah kepemilikan saham merupakan suatu pelanggaran atas Peraturan 101 hanya untuk kepentingan tidak langsung. Materialitas harus dilihat dalam hubungannya dengan kesejahteraan dan pendapatan seorang anggota.

II.     PERATURAN PERILAKU LAINNYA

1.    Integritas dan Objektivitas

Integritas berarti tidak memihak dalam melakukan semua jasa, peratran 102 tentang integritas dan objektivitas. Interpretasi atas Peraturan 102 menyatakan bahwa konflik kepentingan yang terlihat mungkin tidak melanggar peraturan perilaku jika informasinya diungkapkan kepada kien anggota atau yang mempekerjakan.

2.   Standar Teknis

Ketiga Kode standar berikutnya berhubungan dengan kepatuhan auditor pada persyaratan standar teknis.

-     Peraturan 201-Standar Umum : (a) Kompetensi profesional, (b) Keseksamaan profesional, (c) Perencanaan dan supervise, (d) Data relevan yang mencukupi.

-     Peraturan 202- Ketaatan pada Standar.

-     Peraturan 203- Prinsip-prinsip Akuntansi.

Tujuan utama persyaratan dari Peraturan 201 hingga 203 adalah untuk memberikan dukungan kepada ASB, PCAOB, FASB, dan badan penyusun standar teknis lainnya.

3.   Kerahasiaan

Para praktisi dilarang keras mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari setiap jenis penugasan tanpa persetujuan klien. Persyaratan spesifik dari Peraturan 301 yang berkaitan dengan informasi rahasia klien (confidential client information).

-     Kebutuhan akan kerahasiaan File audit akuntan publik dapat diberikan kepada orang lain atas seizing klien.

-     Pengecualian atas Kerahasiaan.

a.   Kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis.

b.   Panggilan pengadilan dan ketaatan pada hukum serta peraturan.

c.   Peer review.

d.   Respons terhadap divisi etika.

4.   Fee Kontinjen

Guna membantu akuntan publik mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan audit atau jasa atestasi lainnya, dilarang mendasarkan fee pada hasil penugasan. Peraturan 302 berhubungan dengan fee kontinjen.

5.   Tindakan yang dapat Didiskreditkan

Karena kebutuhan khusus bagi kantor akuntan untuk berperilaku dengan cara yang profesional, Kode Etika mempunyai aturan khusus yang melarang tindakan yang dapat didiskreditkan bagi profesi. Peraturan 501 berisi tentang beberapa dari persyaratan sebagai berikut :

1.    Penahanan catatan klien.

2.   Diskriminasi dan gangguan dalam praktik karyawan.

3.   Standar tentang audit pemerintah dan persyaratan badan serta agen pemerintah.

4.   Kelalaian dalam penyiapan laporan atau catatan keuangan.

5.   Kelalaian mengikuti persyaratan dari badan pemerintah, komisi, atau lembaga pengatur lainnya.

6.   Permohonan atau pengungkapan pertanyaan dan jawaban ujian akuntan publik

7.   Kelalaian mengisi SPT pajak atau membayar kewajiban pajak.

Dalam anggaran rumah tangga AICPA dinyatakan bahwa keanggotaan AICPA dapat dihentikan tanpa mempertimbangkan sanksi atas rmpat kejahatan :

a.   Kejahatan yang bisa dihukum penjara selama lebih dari 1 tahun.

b.   Kelalaian yang disengaja dalam menyerahkan SPT pajak penghasilan di mana akuntan public, sebagai wajb pajak perorangan, diwajibkan menurut hukum untuk menyerahkannya.

c.   Menyerahkan SPT pajak penghasilan yang salah atau curang atas nama akuntan publik itu atau atas nama kliennya.

d.   Sengaja membantu kien dalam menyiapkan dan menyajikan SPT pajak penghasilan yang salah atau curang.

6.   Iklan dan Permohonan

Untuk mendorong akuntan publik berperilaku secara profesional, peraturan 502 juga melarang iklan atau permohonan yang palsu, menyesatkan, atau menipu.

7.   Komisi dan Fee Referal

Komisi adalah kompensasi yang dibayarkan untuk merekomendasikan atau mereferensikan produk atau jasa pihak ketiga kepada klien atau merekomendasikan atau mereferensikan produk atau jasa klien kepada pihak ketiga. Peraturan 503 mengatur tentang Komisi dan Fee Referal.

8.   Bentuk dan Nama Organisasi.

Peraturan 505 mengizinkan para praktisi untuk membentuk organisasi sesuai dengan salah satu dari enam bentuk ini, sepanjang  hal itu diizinkan oleh hukum negara bagian: perusahaan perorangan, persekutuan umum, korporasi umum, korporasi profesional, perusahaan dengan kewajiban terbatas, atau persekutuan dengan kewajiban terbatas.

III.   KODE PERILAKU PERATURAN

1.    Peraturan 102-Integritas Dan Objektivitas

Dalam melaksanakan setiap jasa professional, seorang CPA harus menjaga objektivitas dan integritas, harus bebas dari pertentangan kepentingan, dan tidak diperbolehkan salah menyajikan fakta atau mensubordinasikan pertimbangannya kepada pihak lain.

2.   Peraturan 201-Standar Umum

Setiap anggota harus memenuhi standar-standar berikut ini dan setiap interprestasi dari badan-badan yang ditunjuk oleh dewan.

a.   Kompetensi Profesional. Hanya melaksanakan jasa profesional yang diyakini dapat diselesaikan oleh anggota atau kantor akuntan publik dengan kompetensi profesional.

b.   Penggunaan kemahiran profesional. Mempergunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam melaksanakan setiap jasa profesional.

c.   Perencanaan dan supervisi. Merencanakan dengan cermat dan mengawasi jalannya pelaksanaan jasa profesional.

d.   Data relevan yang mencukupi. Memperoleh data relevan yang mencukupi agar mendapatkan dasar yang layak untuk membuat kesimpulan atau rekomendasi yang berkaitan dengan setiap jasa profesional yang dilaksanakan.

3.   Peraturan 202-Kepatuhan Terhadap Standar

Seorang CPA yang melaksanakan auditing, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya harus memenuhi standar-standar dan setiap interpretasi yang diterbitkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan.

4.   Peraturan 203-Prinsip-Prinsip Akuntansi

Seorang CPA tidak dibenarkan untuk :

a.   Meyatakan pendapat atau menyatakan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain dari setiap entitas yang diauditnya telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b.   Menyatakan bahwa ia tidak mengetahui setiap modifikasi material yang dilakukan pada laporan atau data tersebut mengandung penyimpangan dari prinsip akuntansi yang telah ditetapkan oleh badan berwenang yang ditunjuk oleh dewan untuk menyusun prinsip-prinsip yang mempunyai dampak material terhadap keseluruhan laporan atau data.

5.   Peraturan 301-Informasi Rahasian Klien

Setiap anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk mengungkapkan semua informasi rahasia klien tanpa izin khusus dari klien.

6.   Peraturan 302-Honor Kontinjen

Setiap anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk :

a.   Melaksanakan jasa profesional dengan menerima honor kontinjen atau imbalan semacam itu dari klien yang CPA atau kantor akuntan publiknya juga melaksanakan :

-     Suatu audit atau review atas laporan keuangan.

-     Suatu kompilasi laporan keuangan, dimana anggota mengharapkan atau mungkin mengharapkan adanya pihak ketiga yang akan menggunakan lapora keuangan dan laporan kompilasi yang tidak mengungkapkan kurangnya independensi Pemeriksaan atas informsi keuangan prosfektif.

b.   Membuat surat pemberitahuan pajak pengahasilan perdana atau yang telah diperbaiki atau klaim atas pengembalian paja untuk honor kontinjen.

7.   Peraturan 501-Tindakan Yang Mendiskreditkan

Seorang CPA tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang mendiskreditkan profesi.

8.   Peraturan 502-Periklanan Dan Bentuk Solisitasi Lainnya

Setiap anggota yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan untuk mendapatkan klien dengan cara memasang iklan atau bentuk solitasi lainnya dalam segala hal yang salah, menyesatkan, atau menipu. Solitasi dengan cara memaksa, yang melampaui batas, atau melecehkan dilarang.

9.   Peraturan 503-Komisi Dan Honor Referral

a.   Larangan Komisi Seorang AICPA yang melakukan praktik publik tidak diperkenankan memberikan rekomendasi atau referensi produk atau jaa pihak lain kepada klien demi mendapatkan komisi, atau memberikan rekomendasi atau referensi produk atau jasa yang disediakan oleh klien untuk mendapatkan komisis, atau menerima komisi ketika CPA juga sedang melaksanakan jasa berikut ini bagi klien :

-     Suatu audit atau review bagi laporan keuangan.

-     Kompilasi laporan keuangan.

-     Pemeriksaan laporan keuangan prospektif.

b.   Pengungkapan Komisi Yang Diperkenankan.

c.   Honor Referal Seorang CPA mendapatkan honor referral karena merekomendasikan atau merujuk jasa CPA apapun kepada setiap orang atau entitas, atau yang membayar honor referral untuk mendapatkan klien, harus mengungkapkan hal tersebut kepada klien.

10.    Peraturan 505-Bentuk Organisasi Dan Nama

Seorang CPA dapat membuka praktik akuntan hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum dan peraturan Negara bagian yang cirri-cirinya sesuai dengan ketentuan dari resolusi dewan. Seorang CPA tidak diperkenankan membuka praktik akuntan publik dengan nama yang dapat menyesatkan. Nama dari satu pemilik yang lama dapat dicantumkan dalam nama kantor organisasi penrus. Sebuah kantor tidak dapat menyebut dirinya sendiri sebagai “Anggota American institute of certified publik accountans”, kecuali semua partner atau pemiliknya adalah anggota dari lembaga tersebut.

Sumber            :

-     Lestari, Wiji. Mei 2012. Etika Profesional.

-     Umam, Nasirul. Februari 2014. Etika Profesional Audit.

Disusun Oleh :

M. Ruswandi Alfan

24211973

4 EB25